Wawasan Nusantara

Dalam perjuangan mencapai cita-cita setiap bangsa perlu memiliki wawasan nasional, yaitu cara pandang terhadap diri dan lingkungan tanah airnya. Wawasan ini berkembang berdasarkan sejarah budaya, falsafah, Undang-undang Dasar keadaan geografis, serta kepentingan bangsa yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia yang mendiami kawasan kepulauan yang terletak diantara dua samudera (Pasifik dan Hindia) serta dua benua (Asia dan Australia), memiliki wawasan adalah “Wawasan Nusantara”. Wawasan nusantara ini bagi bangsa Indonesia merupakan pegangan dalam menyikapi permasalahan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan nasionalnya. Tujuan wawasan nusantara adalah untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah (geografis, kekayaan alam, kead
aan dan kemampuan penduduk) maupun aspek sosial (IPOLEKSOSBUD HANKAM) serta turut serta dalam mewujudkan kebahagiaan, ketertiban dan perdamaian bagi seluruh umat manusia.

            Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, merupakan penjabaran tujuan nasional yang telah diselaraskan dengan kondisi, posisi dan potensi geografi Indonesia dan merupakan pedoman pola pikir serta pola tindak dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional. Oleh karena itu dalam penerapan peranannya, Wawasan Nusantara menampakkan wajah atau dimensinya sebagai wawasan nasional yang melandasi konsepsi ketahanan nasional, sebagai wawasan pembangunan nasional merupakan pola dasar pembangunan nasional, sebagai wawasan pertahanan keamanan dan sebagai wawasan kewilayahan. Bentuk Indonesia sebagai Negara Nusantara yang berada didaerah khatulistiwa dengan wilayah GSO (Geostationary Satellite Orbit) diangkasanya yang terdiri dari ribuan pulau dengan laut diantara dan disekitar pulau-pulau itu. Lebih dari dua pertiga luas seluruh wilayah Indonesia yang berupa laut atau perairan itu memberikan nilai dan arti yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional. Sejak tahun 1973 wawasan tersebut memperoleh kekuatan hukum dengan dicantumkannya sebagai TAP MPR No. IV/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), selanjutnya dalam GBHN tahun 1983, 1988 dan 1993. Dalam GBHN tersebut Wawasan Nusantara ditetapkan sebagai wawasan pembangunan yang mencakupi perwujudan kepulauan nusantara sebagai :

a.       Satu kesatuan politik

b.      Satu kesatuan sosial budaya

c.       Satu kesatuan ekonomi

Satu kesatuan pertahanan dan keamanan